Abdul Bersikeras Rama Hadiri Pertemuan Ritz Carlton

Standard

Jakarta, 19/3 – Tersangka dugaan suap Abdul Hadi Djamal bersikeras bahwa anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama, hadir dalam rapat informal pantia anggaran DPR di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Hadi mengatakan hal itu di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, terkait pernyataan Rama yang membantah hadir dalam rapat yang memutuskan kenaikan alokasi dana stimulus dari Rp10,2 trilun menjadi Rp12,2 triliun tersebut.

Abdul Hadi mengatakan, kenaikan dana stimulus itu berujung pada dugaan suap yang menjerat dirinya.

Abdul Hadi ditangkap oleh petugas KPK karena diduga menerima uang sebesar Rp54,5 juta dan 90 ribu dolar AS dari pengusaha Hontjo Kurniawan melalui pegawai Departemen Perhubungan Darmawati. Pemberian itu diduga terkait dengan pembangunan dermaga di wilayah Indonesia bagian timur.

Abdul Hadi mengatakan, rapat itu terdokumentasi dengan baik, sehingga bantahan Rama tidak berarti apa-apa.

“Kata siapa Rama ga hadir. Kan ada rekaman video, kan ada rekaman tempat parkirnya,” kata Abdul sambil memasuki gedung KPK.

Abdul mengatakan sejumlah anggota DPR, termasuk Rama Pratama dan Jhonny Allen Marbun, hadir dalam rapat di Ritz Carlton.

“Pak Jhonny Allen yang pimpinannya, inisiatifnya dia, yang inisiatifkan pertemuan itu,” kata Abdul Hadi Djamal.

Abdul Hadi ditangkap oleh petugas KPK karena diduga menerima uang sebesar Rp54,5 juta dan 90 ribu dolar AS dari pengusaha Hontjo Kurniawan melalui pegawai Departemen Perhubungan Darmawati. Pemberian itu diduga terkait dengan pembangunan Dermaga di wilayah Indonesia bagian timur.

Menurut Abdul Hadi, pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan anggota serta pimpinan Panitia Anggaran (panggar) DPR .

Pertemuan itu memutuskan kenaikan anggaran stimulus dari Rp10,2 triliun menjadi Rp12,2 triliun. Dana stimulus adalah dana yang tersimpan di Departemen Keuangan dan diperuntukkan bagi sejumlah instansi, termasuk Departemen Perhubungan untuk proyek pembangunan Dermaga.

Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pertengahan Februari 2009 atau setelah Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton meninggalkan Indonesia.

“Semua fraksi terlibat dan dihadiri oleh Rama Pratama dari PKS dan pimpinan, juga ada Anggito Abimanyu sebagai perwakilan pemerintah(Depkeu, red) ” kata Abdul Hadi Djamal yang juga anggota Panitia Anggaran DPR.

Menurut dia, pertemuan itu adalah awal dari sejumlah komitmen yang menyeret dirinya.

“Dari situlah anggaran stimulan ada kenaikan, dan berimbas pada diri saya,” katanya menambahkan.

Abdul Hadi menyebut rapat tersebut tidak resmi. Menurut dia, pertemuan tentang anggaran stimulus selalu dibahas secara teknis di tingkat komisi.

“Belum pernah dalam sejarah di panggar (panitia anggaran-Red) sampai detail,” katanya.

Menurut dia, pertemuan yang memutuskan kenaikan anggaran stimulus itu juga menjadi pintu masuk bagi rekanan proyek di setiap instansi untuk melakukan pendekatan kepada Panitia Anggaran DPR.

Abdul Hadi membenarkan Komisaris PT Kurniajaya Wira Bakti Hontjo Kurniawan yang juga rekanan Departemen Perhubungan untuk pembangunan dermaga telah melakukan pendekatan terhadap panitia anggaran. Hontjo juga telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Abdul Hadi dan Jhonny Allen adalah anggota DPR yang didekati oleh Hontjo.

“Atas usul Dephub, mendekati saya dan Johnny Allen,” kata Abdul Hadi menegaskan.

Menurut dia, pertemuan Ritz Carlton merupakan forum untuk menyampaikan dan menerima aspirasi. Abdul Hadi tidak merinci apakah aspirasi itu ditindaklanjuti dengan komitmen untuk menyerahkan imbalan kepada pihak tertentu.

“Setiap pimpinan makin besar aspirasinya, saya kan cuma anggota. Yang berwenang menandatangani adalah pimpinan, bukan anggota,” katanya.

Sementara itu, Firman Wijaya yang bertindak sebagai penasihat hukum Abdul meminta KPK segera menindaklnjuti pengakuan kliennya.

KPK perlu segera menindaklanjuti karena pertemuan di Ritz Carlton adalah kejadian yang menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akhirnya menjerat Abdul sebagai tersangka.

“Kenapa pertemuan tidak resmi bisa memutuskan sesuatu yang sangat strategis. Ini menjadi awal semuanya,” kata Firman menegaskan.

Senada dengan Abdul, maka Firman menjelaskan pimpinan Panitia Anggaran DPR merupakan pihak yang bisa menerima dan memberikan aspirasi dengan porsi yang lebih besar.

“Tentu aspirasi yang hadir, terutama pimpinan dalam hal itu mempunyai porsi yang lebih besar,” kata Firman.

(sumber ANTARA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s