Pilihan Kita Semua

Standard

dpd_logo

Sahabat, tanggal 09 April uda didepan mata. Di tanggal ini tepatnya hari Kamis akan diadakan Pemilu (Pemilihan Umum) untuk memilih wakil rakyat kita yang akan duduk di kursi DPR RI, DPRD Tingkat I/Provinsi, DPRD Tingkat II/Kabupaten atawa Kotamadya dan juga DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Nah, mungkin ada beberapa dari Sahabat yang belum banyak mengerti yaitu tentang DPD atawa Dewan Perwakilan Daerah. Dalam postingan kali ini saya coba untuk memaparkan tentang apa itu DPD dan juga Calon DPD yang cocok untuk Sahabat pilih/contreng. Namun hanya untuk perwakilan Sumut aja. Sumber pemaparan DPD RI berasal dari wiki.org dan situs resmi DPD RI sendiri.

Dewan Perwakilan Daerah yang lazim disingkat dengan DPD merupakan suatu lembaga tinggi negara yang keanggotaannya merupakan keterwakilan dari tiap-tiap provinsi di Indonesia. Anggota DPD dipilih setiap lima tahun sekali bersamaan dengan dipilihnya anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pembentukan DPD ini dilatarbelakangi dari tuntutan demokrasi di Indonesia untuk keterwakilan daerah tanpa adanya unsur dari partai politik/independen. Maka setiap calon DPD yang pada awalnya pengurus parpol, harus menanggalkan atribut parpolnya atawa pun yang sedang duduk di pemerintahan harus menon-aktifkan jabatannya untuk sementara selama menjadi calon anggota DPD.

Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.

Calon anggota DPD pada umumnya di daerah adalah mereka-mereka yang merupakan tokoh masyarakat yang banyak bergerak dibidang pendidikan dan budaya sehingga mereka dianggap independen atawa non-partai. Namun dalam beberapa kasus ada pengurus parpol yang tergerak hatinya untuk mewakili daerahnya di senayan, maka beliau mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.

Adapun Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari DPD adalah sebagai berikut:

• Fungsi Legislasi
Tugas dan wewenang:
o Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
o Ikut membahas RUU

Bidang Terkait:
o Otonomi daerah
o Hubungan pusat dan daerah
o Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
o Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya
o Perimbangan keuangan pusat dan daerah

• Fungsi Pertimbangan
Tugas dan wewenang:
o Memberikan pertimbangan kepada DPR

Bidang Terkait:
o RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
o RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
o Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

• Fungsi Pengawasan
Tugas dan wewenang:
o Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
o Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

Bidang Terkait:
o Otonomi daerah
o Hubungan pusat dan daerah
o Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah
o Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
o Perimbangan keuangan pusat dan daerah
o Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
o Pajak, pendidikan, dan agama

Selain memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatas, DPD RI juga memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban selaku anggota DPD RI adalah sebagai berikut:

• Hak
o Menyampaikan usul dan pendapat;
o Memilih dan dipilih;
o Membela diri;
o Imunitas;
o Protokoler; dan
o Keuangan dan administratif.

• Kewajiban
o Mengamalkan Pancasila;
o Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
o Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
o Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
o Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
o Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
o Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
o Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
o Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
o Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s