Monthly Archives: March 2009

PKS DKI Siapkan 17.000 Saksi Pemungutan Suara

Standard

Jakarta, 25/3 – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyiapkan 17.000 orang saksi yang akan mengawasi proses pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara di Jakarta pada 9 April 2009 mendatang.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan, pengerahan ribuan saksi yang ditempatkan di setiap TPS ini, dimaksudkan untuk mengamankan suara PKS. Termasuk untuk mencegah segala kemungkinan bentuk kecurangan yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu pada waktu pemungutan suara.

“Tentu akan menimbulkan banyak persepsi yang berbeda dan majemuk mengenai bagaimana bentuk centangan yang benar dan sah itu,” katanya.

Para saksi juga, masih menurutnya, kemungkinan akan beradu pendapat di TPS mengenai centangan yang sah pada hari pemilu nanti.

Untuk itu PKS akan benar-benar memenuhi saksi di setiap TPS, sehingga suara rakyat yang telah memilih PKS akan tetap aman dan terjaga.

Selain menyiapkan saksi, partai itu juga akan menganalisa bentuk-bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di tiap TPS. Dengan hasil analisa tersebut, diharapkan partai dapat melakukan antisipasi terhadap kecurangan pada pemungutan suara nanti.

Selain itu PKS juga tidak ingin adanya warga yang sudah tidak tercatat, karena pindah atau karena meninggal dunia, namun masih terdaftar sebagai pemilih.

Atau orang yang seharusnya memiliki hak memilih, tetapi tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki hak pilih.

Read the rest of this entry

Welfare and Justice Opposes Postponement of Legislative Polls

Standard

Bojonegoro, East Java, March 25 – Hidayat Nurwahid, a PKS (Welfare and Justice Party) leader, has expressed disagreement with calls for the postponement of the 2009 legislative elections scheduled for April 9.

“PKS’ consideration is clear, if it is postponed everything will become unclear, and then what is to happen with Indonesia,” Nurwahid said at PKS campaign rally here Wednesday.

A postponement of the legislative election would also affect other agendas, including the presidential election scheduled for July 8 this year, said Nurwahid who is also chairman of the People’s Consultative Assembly (MPR).
He said a postponement of the upcoming general elections would cause a power vacuum as then the country have no president, vice president and legislators, he said.

“If the legislative elections are postponed, the country could plunge into chaos,” he said.

The controversy concerning permanent voters’ lists (DPTs) suspected of having been manipulated must be solved properly, he said.

The upcoming elections’ logistics problems must also be dealt with immediately so that the polls could be conducted as scheduled, he said.

Meanwhile, Jafar Tri Kuswahyono of the PKS East Java branch said he would crosscheck the DPTs in the province. However, he regretted that there was a local KPU (General Elections Commission) which refused to show the voters’ list to PKS.

Read the rest of this entry

PKS Enggan Berkoalisi dengan PDI-P dan Golkar

Standard

Jambi, 25/3 – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar, tapi lebih memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat atau partai berbasis Islam lainnya.

Presiden PKS Tifatul Sembiring, saat akan mengahadiri mimbar terbuka sebagai juru kampanye (Jurkam) PKS Pusat di Jambi, Rabu mengatakan, hasil survei yang dilakukan partainya khusus di kawasan Pulau Jawa, belum lama ini, diperoleh suara para kader dan simpatisan PKS lebih suka jika partai tersebut berkoalisi dengan Partai Demokrat dan partai berbasis Islam lainnya.

“Lebih 50 persen para kader menolak bila PKS berkoalisi dengan Golkar dan PDIP,” katanya.

Alasan para kader dan simpatisan PKS, mereka menyatakan masih ada ketidakcocokan dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Sementara alasan kader PKS berkoalisi dengan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu, karena telah mematok ketua umumnya Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden, sementara PKS sendiri juga punya keinginan menempatkan kadernya sebagai calon orang nomor satu di republik ini.

Ia juga mengakui, banyak partai besar belakangan ini telah melakukan pendekatan dan berkeinginan meminang PKS, agar mau diajak berkoalisi, termasuk Partai Demokrat.

“PKS belum menentukan partai mana yang akan dipilih, semua itu akan dibahas bahas lebih dulu dalam rapat Majelis Syuro PKS, yang menurut rencana akan dilakukan dalam waktu dekat ini”, kata Tifatul Sembiring.

Read the rest of this entry

Democratic, Welfare and Justice Parties Already in Same Boat: Mallarangeng

Standard

Jakarta, March 25 – The Democratic Party (PD) and Welfare and Justice Party (PKS) are already aboard the same boat, according to Andi Mallarangeng, chairman of the PD’s human resource devision.

Both parties have so far established cooperation in the ongoing administration and agreed to strengthen the ties, Malaranggeng said at Sate Palace here on Wednesday.

The agreement to continue the cooperation was discussed in a meeting between PKS’s Advisory Board Chairman Hilmi Aminuddin and PD’s Advisory Board Chairman Susilo Bambang Yudhoyono at Yudhoyono’s Puri Cikeas residence in Bogor, Tuesday evening.

“It was a meeting between two best friends who have cooperated with each other, are cooperating, and feel that their cooperation should be further strengthened and continued,” he said.

The meeting was just to forge a cordial relation and communication of the two parties which had long established cooperation in a government coalition which had been almost five years old, he said.

“The Democratic Party has established friendship with other parties, especially with those which have been in the same boat, and established coalition for long,” he said.

However, Mallarangeng said that the meeting did not discuss a coalition possibility between the two parties to propose a pair of presidential and vice presidential candidates for the presidential election scheduled for July 8, 2009.

They both agreed to discuss about a coalition on presidential candidates after the legislative elections 2009, he said.

Yudhoyono and Hilmi Aminuddin in the meeting also discussed state issues, obstacles facing the upcoming general elections, and how to run the future administration, Mallarangeng, who is also a presidential spokesman, said.

“Of course (they discussed) also about technical cooperation. However the technical details will be discussed further by the two parties’ secretary generals later,” he said.

Indonesia will have a legislative election on April 9, 2009 and a presidential election on July 8, 2009.

Read the rest of this entry

PKS to Post 17,000 Witnesses at Jakarta Polling Stations

Standard

Jakarta, March 25 – Welfare and Justice Party (PKS) has prepared 17,000 people to be posted as witnesses at polling stations in Jakarta on voting day (April 9) for the legislative elections, a party spokesman said.

Triwisaksana, chairman of the PKS Jakarta chapter in his press release made available to Antara here Wednesday said that the party’s effort to post witnesses at every polling station was aimed at make closer watch for the party’s voices.

Such initiative was also intended to prevent anyone from committing fraud at all polling stations during the election day, he said.

“Of course there will be many perceptions about the forms of staining and which form is the correct one,” he cited.
In addition, the witnesses would perhaps involve in debating on the correct form of staining on the polling stations, therefore PKS should make sure that its witnesses be present at the polling stations to keep its votes secured.

According to him the party would also analyse the types of fraud which likely happen at the polling stations.

PKS is one of 38 political parties across the country and six local parties in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) province, which will participate in the legislative polls on April 9, prior to direct presidential election on July 8, 2009.

Ahead of the polls, a three-week outdoor campaigning activity was nationally kicked off on Monday (March 16) and will last until April 5.

Read the rest of this entry

Adhyaksa Ingatkan Kader PKS Tidak Hujat Pesaing

Standard

Luwuk, Banggai, 25/3 – Calon anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adhyaksa Dault mengingatkan kader dan simpatisan PKS untuk tidak menghujat dan tidak menjelek-jelekkan partai lain yang menjadi pesaing dalam Pemilu 9 April 2009.

“Berpolitiklah yang santun. Jangan menjelek-jelekkan partai lain dan jangan merusak atribut partai lain. Mari kita bersaing secara sehat untuk memperkuat sistem demokrasi,” katanya saat berkampanye di Lapangan Basket, Gelora Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu.

Adhyaksa juga mengajak masyarakat Luwuk untuk menyukseskan Pemilu 2009 dengan menggunakan hak pilih untuk memilih wakil rakyat yang bersih dan amanah.

Dia menegaskan, Bangsa Indonesia membutuhkan partai yang bersih dan orang-orang yang amanah untuk menjadi pemimpin di semua lapisan masyarakat.

“Mengapa saya mau dicalonkan sebagai calon anggota legislatif PKS? Karena PKS telah berkomitman untuk menjadi partai yang bersih, peduli dan profesional,” kata Adhyaksa yang juga merupakan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora).

“Saat ini jumlah anggota DPR dari PKS baru 50 orang. Tetapi nanti kalau jumlahnya sudah mencapai 250 orang, percayalah perubahan besar bisa terjadi di Indonesia,” katanya yang disambut takbir sekitar 1000 kader dan simpatisan PKS.

Adhyaksa juga mengatakan, saat ini banyak pemimpin yang mengabaikan masalah hikmah dan kebijaksaan sebagaimana diamanatkan sila keempat Pancasila.

“Ke depan harus lahir pemimpin yang mempunyai hikmah dan kebijaksaan yang kuat. Karena pemimpin yang memiliki hikmah, pasti memegang nilai keagamaan yang tinggi dan akan mengambil kebijakan yang prorakyat,” katanya.

Politisi kelahiran Donggala (Sulteng) itu menambahkan, seorang pemimpin yang memiliki hikmah dan kebijaksaan, tidak akan menggunakan isu dan intrik untuk berpolitik.

“Dia juga tidak akan mau korupsi, pergi ke tempat maksiat, menyelewengkan jabatan dan menjelek-jelekkan orang,” kata caleg DPR dari PKS nomor urut 1 daerah pemilihan 9 Sulteng ini.

Selain adhyaksa, tampil pula juru kampanye PKS, antara lain Ketua DPD PKS Kabupaten Donggala Ali Mahfud serta sejumlah caleg PKS untuk DPRD Provinsi Sulteng dan Kabupaten Banggai.

Menjawab pertanyaan pers terkait dugaan manipualsi Daftar Pemilih Tetap (DPT) , Adhyaksa mengharapkan hal itu bisa segera diatasi oleh penyelenggara pemilu, KPU.

“Jangan lagi ada manipulasi . Pemilu harus berjalan dengan baik, dengan cara-cara yang baik,” katanya.

Read the rest of this entry

Penyampaian LKPj Gubernur Kalsel tak Bisa Ditunda

Standard

Banjarmasin, 24/3 – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Riswandi, SIP dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2008 gubernurnya tak bisa ditunda-tunda lagi.

“Kalau penundaan penyampaian LKPj 2008 sesudah pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 atau sampai akhir April 2009, maka hal itu sudah tak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya, di Banjarmasin, Selasa.

Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyampaian LKPj 2008 selambat-lambat tiga bulan tahun itu berakhir atau memasuki tahun berikut. Bila penyampaian LKPj tersebut tak sesuai ketentuan yang berlaku, maka Dewan kehilangan hak untuk mengritisinya, lanjut unsur Pimpinan DPRD Kalsel dari PKS itu.

Oleh karenanya pula, rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian LKPj 2008 pada Rabu, 25 Maret 2009 tersebut agak siang atau mungkin sekitar pukul 13.00 Wita tidak seperti persidangan hari-hari biasa dimulai sekitar pukul 09.00 Wita.

Ketika ditanya, apakah penundaan jam paripurna DPRD tersebut berkaitan dengan kesibukan sejumlah anggota dewan dalam kegiatan kampanye Pemilu 2009, dia tak memberi jawaban tegas, kecuali sambil tersenyum, berharap, dengan penundaan persidangan agak siang hari, anggota dewan banyak yang hadir, sehingga memenuhi kourum.

Ia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan ada sejumlah kewajiban gubenur untuk menyampaikan kepada DPRD provinsi setempat melalui rapat paripurna lembaga legislatif tersebut, diantaranya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta LKPj tahun berlalu.

“Pertanggungjawaban APBD berupa evaluasi atas pelaksanaan anggaran, sedangkan LKPj penekanannya pada masalah kebijakan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan,” demikian Riswandi.

Sejumlah anggota DPRD Kalsel, memperkirakan, tidak semua anggotanya bisa hadir dalam rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, bahkan untuk mencapai kourum pun mungkin sulit.

Pasalnya rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPj 2008 Gubarnur Kalsel itu, bertepatan dengan jadual kampanye akbar Partai Golkar di provinsi yang terdiri 13 Kabupaten/Kota tersebut, yang akan dihadiri Ketua Umum dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) tersebut, H.M. Jusuf Kalla.

Sementara jumlah anggota terbanyak di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2004 dari Partai Golkar sebanyak 13 orang, selebihnya asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing tujuh, PKS dan Partai Bintang Reformasi (PBR) masing-masing enam orang.

Selain itu, dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing lima orang, Partai Bulan Bintang (PBB) empat dan Partai Demokrat sebanyak dua orang.

Namun dari 55 anggota DPRD Kalsel itu, hanya sebagian kecil atau cuma beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari tangang, yang tak kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009.

Read the rest of this entry

Adhyaksa Dault Kampanye Untuk PKS di Luwuk

Standard

Jakarta, 25/3 – Calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adhyaksa Dault melakukan kampanye di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi tengah, Rabu pagi.

Kampanye PKS dipusatkan di lapangan baket gelora Luwuk dan dilaksanakan sekitar pukul 09.00 Wita.

Ribuan kader dan simpatisan partai berlambang bulan sabit kembar itu tampak mulai berdatangan dan memenuhi arena kampanye menggunakan berbagai atribut partai.

Dalam kampanye ini, Adhyaksa Dault yang juga Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora) bertindak selaku juru kampanye nasional. Politisi kelahiran Donggala, Sulteng itu merupakan caleg PKS nomor urut 1 untuk DPR RI dari daerah pemilihan Sulteng. Untuk berkampanye ini, Adhyaksa Dault telah mengajukan cuti sebagai Mennegpora kepada presiden.

Sehari sebelumnya, Selasa (24/3), Adhyaksa Dault menghadiri serangkaian kegiatan di Kota Luwuk dalam kapasitas sebagai Mennegpora.

Setiba di Bandara Syukuran Amir, Adhyaksa bertatap muka dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), camat dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Banggai, dilanjutkan dengan pertemuan dengan ratusan pemuda di Kota Luwuk.

Pada Selasa sore, Adhyaksa Dault menyampaikan ceramah agama bertema “Keteladanan Nabi Muhammad SAW” pada Forum Silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Luwuk di masjid Agung An Nur Luwuk.

Sedangkan pada Selasa malam, mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini melakukan silaturahmi dan dialog dengan ratusan tokoh masyarakat dan ulama se-Kabupaten Banggai.

Dalam dialog tersebut, Adhyaksa mengatakan, seorang pemimpin harus memiliki hikmah dan kebijaksanaan sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila.

“Seorang pemimpin yang memiliki hikmah kebijaksanaan, tidak akan menggunakan isu dan intrik untuk berpolitik. Untuk apa menjelek-jelekan orang,” katanya.

Menurut dia, saat ini banyak pemimpin yang mengabaikan masalah hikmah dan kebijaksaan. Karena itu, ke depan harus lahir seorang pemimpin yang mempunyai hikmah dan kebijaksaan yang kuat serta nilai keagamaan yang tinggi.

Read the rest of this entry

Raja Saudi Buka Dewan dengan Seruan Pada Persatuan Arab

Standard

Riyadh, 25/3 – Raja Saudi Abdullah menyerukan persatuan Arab dan Palestina di hadapan “agresi” Israel ketika ia membuka sidang Dewan Shura (konsultatif) baru kerajaan itu Selasa.

Berbicara satu pekan sebelum pertemuan puncak Liga Arab di Qatar, Abdulah mengatakan pada badan yang memiliki 150 anggota yang ditunjuk itu bahwa perbedaan di antara negara-negara Arab dan Islam telah dieksploitasi oleh Israel dan menyumbang pada “cuaca gelap” di kawasan itu.

Namun ia menambahkan bahwa perselisihan yang mendalam di antara kelompok-kelompok Palestina yang bahkan lebih serius ketimbang kebijakan Israel sebagai tantangan bagi persatuan Arab.

“Tantangan yang dihadapi negara anda, pada tingkat domestik dan tingkat negara-negara Arab dan Islam minta sebanyak dua kali tanggungjawab dalam menghadapi tantangan karena tantangan itu muncul satu setelah yang lainnya, termasuk agresi Israel yang membuat kerusakan di tanah tersebut (Gaza),” katanya.

Kekhawatiran khususnya adalah “perselisihan Palestina di antara saudara-saudara yang lebih serius dalam membahayakan urusan kita saja ketimbang agresi Israel”, kata raja, juga menunjuk pada “perbedaan Arab dan Islam yang menggetarkan musuh dan menyakiti teman”.

Agresi 22 hari Israel yang mematikan terhadap Jalur Gaza pada peralihan tahun telah memperdalam perselisihan antara penguasa wilayah itu Hamas dan presiden Palestina Mahmud Abbas yang didukung-Barat.

Agresi itu juga menciptkan keretakan di dunia Arab antara pemerintah seperti Qatar dan Suriah yang menyuarakan dukungan pada Hamas, dan Arab Saudi serta Mesir yang berpihak dengan tegas pada Abbas.

Arab Saudi sejak itu mendorong keras rekonsiliasi Arab, menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Suriah, Mesir dan Kuwait untuk pertemuan puncak-mini 11 Maret dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan sebelum pertemuan puncak Arab yang ditetapkan pada 29 dan 30 Maret.

Kerajaan itu juga telah minta berulang kali pada gerakan Islam Hamas untuk memperbaiki hubungan dengan pemimpin Palestina.

Read the rest of this entry

Saudi King Opens Council with Call for Arab Unity

Standard

RIYADH, March 25, 2009 – Saudi King Abdullah called for Arab and Palestinian unity in the face of Israeli “aggression” as he opened the new session of the kingdom’s Shura (consultative) Council on Tuesday.

Speaking a week before an Arab League summit in Qatar, Abdullah told the 150-member appointed body that differences among Arab and Islamic countries had been exploited by Israel and contributed to a “dark atmosphere” in the region.

But he added that the deep rift between Palestinian factions was even more serious than Israeli policy as a challenge to Arab unity.

“The challenges that face your nation, at the domestic level and the level of Arab and Islamic nations require twice as much responsibility in countering them as they emerge one after another, including Israeli aggression that creates mischief in the land,” he said.

Particularly concerning was “the Palestinian dispute between brothers which is more serious in jeopardising our just cause than Israeli aggression,” the king said, also pointing to “Arab and Islamic differences that thrill the foe and pain friends.”

Israel’s deadly 22-day onslaught against the Gaza Strip at the turn of the year deepened the rift between the territory’s Hamas rulers and Western-backed Palestinian president Mahmud Abbas.

It also created a split in the Arab world between governments like Qatar and Syria which voiced support for Hamas, and Saudi Arabia and Egypt which sided firmly with Abbas.

The Saudis have since pushed hard for Arab reconciliation, hosting the leaders of Syria, Egypt and Kuwait for a March 11 mini-summit in a bid to settle differences ahead of the Arab summit set for March 29 and 30.

The kingdom has also called repeatedly for the Islamists of Hamas to mend fences with the Palestinian leadership.

Read the rest of this entry

DK PBB Minta Pemilihan yang Dapat Dipercaya di Afghanistan

Standard

PBB, 24/3 – Dewan Keamanan PBB Senin dengan suara bulat mensahkan resolusi yang menekankan perlunya untuk menjamin pemilihan provinsi dan presiden yang dapat dipercaya di Afghanistan Agustus yang akan datang.

Resolusi 1868 juga memperbarui mandat misi PBB di Afghanistan (UNAMA), yang berakhir Senin, selama satu tahun lagi dan menekankan agar “semua upaya dilakukan guna menjamin kredibilitas, keselamatan dan keamanan pemilihan”.

Naskah itu, yang dirancang oleh Jepang, mengakui “peran penting” UNAMA dalam mendukung proses pemilihan tersebut serta menekankan pentingnya mendukung dan meningkatkan kehadirannya dan juga kehadiran badan PBB lainnya.

Resolusi itu menjelaskan bahwa UNAMA dan pemimpinnya yang orang Belgia Kai Eide “akan terus memimpin upaya sipil internasional” untuk meningkatkan kerjasama dengan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) pimpinan-NATO pada semua tingkat di seluruh negara itu dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama sipil-militer.

Sekjen PBB Ban Ki-moon memuji dengan segera diperbaruinya mandat UNAMA itu dan “pada khususnya, penegasan kembali peran sentral dan adil Dewan Keamanan dalam memajukan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan”, kantor persnya mengatakan.

Dewan yang memiliki 15 anggota itu juga mendesak upaya yang diperkuat “untuk meningkatkan pemerintahan berdasar hukum serta untuk memerangi korupsi pada tingkat lokal dan nasional dan untuk meningkatkan prakarsa pembangunan pada tingkat lokal”.

Dewan juga minta pada donor dan organisasi internasional dan juga pada pemerintah Kabul untuk menaati komitmen yang dibuat pada konferensi Paris Juni lalu.

Kamis lalu, Eide minta pada pemerintah Kabul untuk menjamin kembali oposisinya bahwa pemilihan presiden yang akan datang akan “adil dan transparan” di tengah dugaan perang yang meningkat oleh gerilyawan Taliban.

“Pemerintah Afghanistan harus menunjukkan bahwa mereka akan melakukan semampunya untuk menjamin kembali oposisi bahwa pemilihan akan adil dan akan transparan dan bahwa sumber pemegang jabatan tidak akan disalahgunakan,” ia mengatakan pada Dewan Keamanan.

Dengan situasi keamanan yang memburuk sebagai latar belakang, pemilihan 20 Agustus dianggap sebagai ujicoba penting bagi pemerintah Karzai, dan juga upaya pimpinan AS dan NATO yang telah berusia tujuh tahun untuk menstabilkan negara yang dicabik-perang itu.

Taliban, diusir dari pemerintahan dalam serangan pimpinan-AS karena melindungi al Qaida setelah serangan September 2001, terus meningkatkan serangan mereka di Afghanistan dalam dua tahun terakhir.

Lebih dari 70.000 tentara internasional, yang bertugas di bawah NATO dan sebagai bagian dari Operasi Kebebasan Abadi pimpinan-AS, telah membantu menyangga pemerintah Karzai.

Read the rest of this entry

Ledakan Bom Tewaskan Pejabat Palestina dan Empat Orang Lain di Lebanon

Standard

Sidon, Lebanon, 24/3 – Ledakan bom menewaskan seorang pejabat senior gerakan Fatah Palestina dan empat orang lain di Lebanon selatan, Senin, kata beberapa sumber keamanan.

Kamal Medhat, deputi pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Lebanon, tewas bersama rekan-rekannya dalam ledakan itu, yang terjadi di sebuah jalan di dekat kamp pengungsi Mieh Mieh di luar kota Sidon, Lebanon selatan.

Serangan bom yang disembunyikan di bawah tutup lubang selokan itu menghempaskan satu mobil keluar dari jalan ke kebun buah terdekat. Sebuah mobil lain terjeblos ke dalam lubang yang tampaknya timbul akibat ledakan tersebut.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk pembunuhan Medhat itu sebagai aksi terorisme. Hamas juga mengutuk serangan tersebut.

Medhat sedang mendampingi wakil PLO Lebanon Abbas Zaki, yang tidak terluka dalam ledakan tersebut, mengunjungi kamp Mieh Mieh. Di Lebanon terdapat 12 kamp pengungsi Palestina yang menampung lebih dari 200.000 pengungsi yang terdaftar.

Kedua pejabat Palestina itu menghadiri pertemuan untuk mendamaikan keluarga-keluarga yang berselisih di kamp pengungsi tersebut.

Beberapa sumber Palestina di Lebanon mengungkapkan bahwa Medhat terlibat dalam pergolakan kekuasaan internal gerakan Fatah, sementara pejabat tinggi Hamas Osama Hamdan mengatakan ia memainkan “peranan sangat besar” dalam meredakan ketegangan di antara kelmpok-kelompok Palestina di Lebanon.

Hamdan, yang menyebut Medhat sebagai syuhada, mengatakan kepada televisi Hizbullah al-Manar bahwa mustahil mengatakan siapa dalang serangan tersebut namun pelakunya melayani kepentingan Israel.

Kedaan sangat tegang di kamp Mieh Mieh dan kamp pengungsi Palestina yang berdekatan, Ain al-Hilweh, tempat Fatah dan sejumlah kelompok Islamis bersaing memperebutkan pengaruh.

Dua orang, termasuk seorang aktivis Fatah, tewas Sabtu dalam tembak-menembak di kamp Mieh Mieh. Bentrokan itu disebabkan oleh perselisihan keluarga.

Ketegangan di antara kelompok-kelompok Palestina tetap menimbulkan risiko tinggi bagi stabilitas di Lebanon, yang telah menderita akibat serangkaian pembunuhan, perang dengan Israel dan krisis politik internal yang melumpuhkan dalam beberapa tahun ini.

Lebanon dijadwalkan melaksanakan pemilihan umum parlemen pada 7 Juni.

Read the rest of this entry

UN Chief Condemns Killing of Senior PLO Official

Standard

United Nations, March 24 – UN Secretary-general Ban Ki-moon condemned on Monday the “terrorist attack” that killed Kamal Medhat, deputy head of the Palestine Liberation Organization (PLO) in Lebanon, and several of his bodyguards.

“He (Ban) conveys his condolences to the families of the victims. He hopes that the perpetrators of this crime will be brought to justice promptly,” Ban’s press office said in a statement.

“Such actions must not be allowed to endanger the climate of calm that currently prevails in Lebanon,” the secretary-general said.

Kamal Medhat and at least two bodyguards were killed on Monday by a roadside bomb near the entrance of Miyeh Miyeh Palestinian refugee camp in south Lebanon, according to media reports.

Read the rest of this entry

Sekjen PBB kutuk Pembunuhan Pejabat Senior PLO Lebanon

Standard

PBB, New YOrk, 24/3 – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon, Senin, mengutuk “serangan teror, yang menewaskan Kamal Medhat, wakil kepala Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Lebanon, dan beberapa pengawalnya.

“Ia (Ban) menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia berharap pelaku kejahatan tersebut akan diseret ke pengadilan secepatnya,” kata kantor pers Ban dalam satu pernyataan.

“Tindakan semacam itu tak boleh dibiarkan karena membahayakan suasana tenang yang saat ini berlangsung di Lebanon,” kata Sesjen PBB itu.

Kamal Medhat dan dua pengawalnya tewas Senin akibat ledakan bom di pinggir jalan di dekat pintu masuk kamp pengungsi Palestina Miyah Miyah, demikian laporan media setempat.

Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengutuk pembunuhan Medhat dan mencapnya sebagai aksi teror. Faksi saingan kubu Fatah, pimpinan Abbas, HAMAS juga mengutuk serangan tersebut.

Medhat saat itu mendampingi wakil PLO di Lebanon Abbas Zaki, yang tidak terluka dalam ledakan tersebut, untuk mengunjungi kamp Miyah Miyah.

Di Lebanon terdapat 12 kamp pengungsi Palestina yang menampung lebih dari 200.000 pengungsi yang terdaftar.

Beberapa sumber Palestina di Lebanon menyatakan Medhat terlibat dalam pergolakan kekuasaan internal Fatah, sementara seorang pejabat tinggi HAMAS mengatakan ia memainkan peran besar dalam meredakan ketegangan di antara berbagai kelompok Palestina di Lebanon.

Read the rest of this entry

Lebanon Bomb Kills Senior Fatah Official, 4 Others

Standard

Sidon, Lebanon, March 24 – A bomb killed a senior official in the Palestinian Fatah faction and four other people in southern Lebanon on Monday, security sources said.

Kamal Medhat, deputy head of the Palestine Liberation Organisation in Lebanon, was killed with his companions on a road near Mieh Mieh refugee camp outside the southern city of Sidon.

The bomb, hidden under a manhole cover, hurled one car off the road into a nearby orchard. Another car plunged into what appeared to be a crater left by the blast.

Palestinian President Mahmoud Abbas condemned Medhat’s killing as an act of terrorism. Hamas also condemned the attack.

Medhat had been accompanying Lebanon PLO representative Abbas Zaki, who was not injured in the blast, on a visit to Mieh Mieh camp. Lebanon is home to 12 Palestinian refugee camps that house more than 200,000 registered refugees. Both had been attending a meeting to reconcile feuding families in the camp.

Palestinian sources in Lebanon said Medhat had been involved in an internal power struggle within Fatah, while senior Hamas official Osama Hamdan said he had played a “very great role” in easing tensions among Palestinian groups in the country.

Describing Medhat as a martyr, Hamdan told Hezbollah’s al-Manar television it was not possible to say who was behind the attack, but said the perpetrators had served Israeli interests.

Tensions have been high in Mieh Mieh and the nearby Palestinian camp of Ain al-Hilweh, where Fatah and a range of Islamist factions compete for influence.

Two people, including a Fatah activist, were killed on Saturday in a gunbattle in Mieh Mieh camp. The clash was attributed to a family dispute.

Tensions among Palestinians remain a potential risk to stability in Lebanon, which has suffered from a string of assassinations, a war with Israel and a paralysing internal political crisis in the past few years. Lebanon is due to hold a parliamentary election on June 7.

“I fear that this might be a sign of an expansion of Palestinian-Palestinian conflicts in Lebanon,” said Nabil Boumonsef, a political commentator in an-Nahar newspaper. “Palestinian-Palestinian conflicts could be spreading faster than we were expecting,” he said.

Read the rest of this entry

UN Security Council Demands Credible Polls in Afghanistan

Standard

UNITED NATIONS, March 24, 2009 – The UN Security Council on Monday unanimously adopted a resolution stressing the need to ensure credible presidential and provincial polls in Afghanistan next August.

Resolution 1868 also renewed the mandate of the UN mission in Afghanistan (UNAMA), which expires Monday, for another year and pressed for “all efforts to be made to ensure the credibility, safety and security of the elections.”

The text, which was drafted by Japan, recognized UNAMA’s “key role” in supporting the electoral process and stressed the importance of bolstering and expanding its presence as well as that of other UN bodies.

It made clear that UNAMA and its Norwegian chief Kai Eide “will continue to lead the international civilian efforts” to beef up cooperation with the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) at all levels and throughout the country in order to improve civil-military cooperation.”

UN chief Ban Ki-moon immediately hailed the renewal of UNAMA’s mandate and “in particular, the Security Council’s reaffirmation of the United Nations’ central and impartial role in promoting peace and stability in Afghanistan,” his press office said.

The 15-member council also urged strengthened efforts “to improve governance and the rule of law and to combat corruption at the local and national levels and to promote development initiatives at the local level.”

It also appealed to international donors and organizations as well as to the Kabul government to adhere to commitments made at the Paris conference last June.

Last Thursday, Eide called on the Kabul government to reassure its opposition that upcoming presidential polls will be “fair and transparent” amid expectations of stepped-up fighting by Taliban insurgents.

“The Afghan government must demonstrate that it will do its utmost to reassure the opposition that elections will be fair and will be transparent and that the resources of incumbency will not be misused,” he told the Security Council.

Against a backdrop of a deteriorating security situation, the August 20 polls are seen as a key test of Karzai’s rule, as well as of the seven-year-old US- and NATO-led efforts to stabilize the war-torn country.

The Taliban, driven from government in a US-led invasion for sheltering Al-Qaeda after the September 2001 attacks, have steadily increased their attacks in Afghanistan over the past two years.

More than 70,000 international soldiers, serving under NATO and as part of the US-led Operation Enduring Freedom, are helping prop up the Karzai government.

Read the rest of this entry