Daily Archives: April 13, 2009

Yudhoyono Harus Tegas Tata Soliditas Pemerintahan Mendatang

Standard

Jakarta, 13/4 – Wasekjen PKS Bidang Komunikasi Politik Fachri Hamzah berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memiliki ketetapan hati dan tegas dalam menata sistem politik dan pemerintahan yang akan datang secara lebih solid.

“Yudhoyono jangan lagi mengulangi kegagalannya bersama Jusuf Kalla dalam membangun kekompakan pemerintahan, baik di kabinet maupun DPR,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Senin.

PKS, ujar Fachri Hamzah , melihat adanya kesan takut pada diri Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini dengan berupaya mempertimbangkan kembali berkoalisi dengan Golkar serta mengulangi duet di pemilu 2004 bersama Kalla.

Padahal, Fachri menambahkan, hal tersebut justru akan mempersulit kemenangannya dalam pilpres 2009 serta membangun soliditas pasca kemenangan tersebut.

Lebih lanjut Fachri mengungkapkan keheranannya bahwa selama ini Yudhoyono sangat berminat membangun koalisi dengan partai-partai reformis yang lahir bersama Partai Demokrat.

Karena iru , jika Presiden masih ragu dalam mengambil sikapnya dan kembali terjebak pada bangunan koalisi yang rapuh, maka pemerintahan mendatang akan tetap didominasi banyak kepentingan.

“Dalam kondisi seperti itu, maka PKS berpikir akan sulit juga untuk kembali masuk dalam koalisi permanen pemerintahan Yudhoyono-Kalla lagi,” ujarnya.

Ditegaskannya pula bahwa apabila ada capres lainnya yang membawa haluan baru dan mampu memberikan harapan yang lebih baik dari pasangan Yudhoyono-Kalla dalam pilpres mendatang, maka sangat mungkin terjadi arus balik dukungan atas mereka.

“Ini harus dipikirkan. Sebab Yudhoyono bisa kalah kalau ada calon lain yang membawa haluan baru itu,” ujarnya.

Bagi-bagi kekuasaan
Sebelumnya, saat masih berkampanye, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengingatkan agar koalisi antarpartai politik yang terbentuk untuk mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden, hendaknya tidak hanya bertujuan untuk membagi-bagi kekuasaan.

“Koalisi jangan hanya bagi-bagi “kue” kekuasaan, atau untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi koalisi itu untuk memastikan bahwa suara rakyat bisa mendukung program presiden melalui kekuatan koalisi itu,” katanya.

Mengenai peluang koalisi PKS dengan Partai Demokrat, Hidayat mengatakan bahwa yang baru disepakati adalah sebatas pengerahan saksi-saksi pada Pemilu 9 April 2009 untuk mengamankan suara rakyat agar tidak terjadi manipulasi dan “pencurian” suara rakyat.

“Koalisi PKS dengan Partai Demokrat sesungguhnya masih terjadi karena kontrak politiknya sampai akhir masa jabatan Presiden Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla,” katanya.

Read the rest of this entry

Jumlah Kursi PKS Diprediksi Meningkat 40 Persen

Standard

Semarang, 13/4- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Tengah memprediksi perolehan jumlah kursi untuk DPRD tingkat Jateng meningkat hingga 40 persen dibanding pemilu 2004.

“Kami optimistis, perolehan kursi di tingkat provinsi meningkat hingga 40 persen dibanding perolehan kursi tahun lalu. Minimal perolehan kursi PKS menjadi 10 kursi,” ujar Ketua Umum DPW PKS Jateng Arif Awaludin, di Semarang, Senin.

Adanya penambahan kursi tersebut, kata Arif, seluruh daerah pemilihan (dapil) terisi kursi PKS.

Ia mengatakan, perolehan kursi di tingkat kabupaten/kota PKS juga mengalami trend (kecenderungan) yang positif.

“Daerah-daerah yang sebelumnya PKS tak mendapat kursi, pada pemilu 2009 mulai terisi. Misalnya, di Kabupaten Kebumen PKS berhasil mendapatkan empat kursi, Blora empat kursi, Rembang dua kursi, Grobogan dua kursi, Kendal dua kursi, dan Batang juga dua kursi,” ujarnya.

Sementara pertambahan jumlah kursi yang diperoleh PKS, kata Arif, terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Wonogiri semula hanya empat kursi menjadi enam kursi, Kabupaten Pati dari dua kursi menjadi empat kursi, Banjarnegara dari dua kursi menjadi empat kursi, Purbalingga dari satu kursi menjadi empat kursi.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pemalang, semula pemilu 2004 hanya meraih dua kursi meningkat menjadi lima kursi, Jepara dari satu kursi meningkat menjadi empat kursi, dan Demak dari dua kursi menjadi lima kursi.

Arif menjelaskan, perolehan suara PKS di Jawa Tengah pada pemilu ini relatif lebih merata di sejumlah daerah. “Pemilih PKS tak hanya terkosentrasi di perkotaan, bahkan hingga di daerah pedesaan. Ini indikasi bahwa PKS sudah diterima hampir di seluruh segmen masyarakat,” klaimnya.

Sebenarnya, kata Arif, potensi perolehan suara PKS bisa lebih besar lagi jika di lapangan tidak ada indikasi praktik politik uang yang begitu marak terjadi, khususnya sehari menjelang hari pemilihan.

“Massa di beberapa daerah sebelumnya menyatakan dukungannya untuk PKS, berubah haluan setelah diserbu dengan modus pemberian uang kepada calon pemilih,” ujarnya.

Read the rest of this entry

Adhyaksa Diperkirakan Lolos BPP

Standard

Palu, 13/4 – Perolehan suara caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk daerah pemilihan Sulteng, Adhyaksa Dauld yang juga Mennegpora, diperkirakan melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sehingga bisa langsung menjadi anggota DPR.

Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Adhyaksa Center (ADC) Thalib dan Ketua DPW PKS Zainuddin Tambuala di Palu, Minggu.

Zainuddin bahkan mengatakan, keberadaan Adhyaksa membuat perolehan suara PKS melonjak dibanding Pemilu 2004. Bahkan, katanya, masyarakat yang memilih Adhyaksa bisa banyak dari mereka yang hanya memilih partai.

Menurut data yang masuk ke PKS, hingga Minggu pukul 19.00, suara yang masuk 20 persen dari enam kabupaten (Sulteng terdiri dari sembilan kabupaten dan satu kota) suara Adhyaksa sudah 24.000 lebih.

Pada pemilu 2004, PKS hanya menduduki urutan kesembilan di Sulteng dan hanya mendapatkan satu kursi di DPRD provinsi. Tidak ada caleg PKS dari dapil Sulteng yang ke DPR. Namun berdasarkan hasil hitung cepat salah satu lembaga survei, PKS menduduki urutan ketiga pada Pemilu 2009.

Zainuddin yakin partainya akan minimal akan meraih satu kursi di DPR (ada enam kursi dari dapil Sulteng) serta diperkirakan akan meraih enam kursi di di DPRD provinsi (atau satu kursi untuk setiap dapil).

Namun hingga Minggu siang, hasil perolehan suara sementara Sulteng di situs KPU masih minim karena baru 173 suara yang masuk. Pada hari itu, pintu KPU Sulteng juga tertutup. Sementara KPU Palu masih belum mau memberikan data karena hanya mau memberikan data absolut, dan tidak hanya berupa persentase.

Namun juru bicata ADC, Thalib, mengatakan, “Walau datanya bersifat sementara, tetapi data yang masuk ke tim Adhyaksa Center (ADC), hasil pemantauan di sejumlah wilayah oleh para relawan, perolehan suara Adhyaksa sangat besar dan merata di sembilan kabupaten dan satu kota provinsi Sulawesi Tengah.”

Ia mengatakan, dari data yang masuk ke ADC dan hitung cepat PKS Sulteng, untuk Kota Palu saja Adhyaksa minimal memperoleh 60.000 suara.

Sebelumnya dilaporkan, di TPS 21 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dari 196 suara pemilih yang dinyatakan sah, PKS meraih suara mayoritas dan calegnya Adhyaksa memperoleh 51 suara dukungan.

Kondisi yang sama terlihat di TPS 15 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur.

Sementara itu, di TPS 11 Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dari 177 suara pemilih yang sah, PKS meraih 115 suara dan calegnya Adhyaksa mendapat dukungan 104 suara.

Read the rest of this entry

“Pabrik Bom” Hamas Ditemukan di Masjid di Tepi Barat

Standard

Ramallah, Tepi Barat, 13/4 – Beberapa pejabat Palestina mengatakan, Minggu, mereka telah menemukan sebuah pabrik pembuatan bom Hamas di bawah sebuah masjid di Tepi Barat yang diduduki Israel.

“Pasukan keamanan telah menemukan sebuah pabrik pembuatan bom di dalam sebuah masjid di Qalqiliya,” kata pernyataan kementerian dalam negeri. “Banyak dari bom itu siap untuk digunakan dan banyak dari bom itu berkualitas industri.”

Seorang pejabat senior keamanan mengatakan bahwa pasukan keamanan Palestina pimpinan-Fatah telah menahan “banyak” orang untuk ditanyai setelah penemuan tersebut, dan mengatakan: “Pabrik itu milik Hamas”.

Pengungkapan itu mungkin akan meningkatkan ketegangan antara kedua kelompok penting yang perselisihan mereka yang telah berjalan lama meledak pada Juni 2007 ketika kelompok Islam Hamas menendang para pendukung setia Fatah dari Gaza setelah sepekan pertempuran jalanan yang mematikan.

Tindakan tersebut menyebabkan kekuasaan Fatah terbatas di Tepi Barat dan sejak itu kedua kelompok yang bersaing itu saling tuduh satu sama lain telah menganiaya anggota mereka.

Mesir telah berusaha selama beberapa bulan untuk menengahi pembicaraan rekonsiliasi dengan tujuan membentuk pemerintah persatuan, tapi awal bulan ini mengatakan telah menangguhkan sementara upaya itu.

Read the rest of this entry

Mesir Lancarkan Aksi Terkoordinasi Terhadap Pemimpin Hizbullah

Standard

Kairo, 13/4 – Mesir, Ahad, melancarkan upaya terkoordinasi, baik di Dewan Legislatif maupun di media resmi, terhadap pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, yang berusaha membenarkan kehadiran anasir gerakannya di Mesir.

“Kami ingin memberitahu Hizbullah, sumber terorisme bagi negeri kami, Mesir takkan menjadi landasan untuk menguji rencana anda. Dan Mesir juga takkan menjadi lahan bagi Hizbullah atau yang lain untuk melancarkan persekongkolan mereka,” kata Ketua Dewan Syura (Majelis Tinggi) Safwat esh-Sharif pada suatu pertemuan khusus Dewan Legislatif pada Ahad.

“Dan kami takkan mengizinkan siapa pun memandang rendah martabat dan kedaulatan suci kami,” kata esh-Sharif.

Selain itu, Menteri Negara Urusan Hukum dan Dewan Parlemen Mufid Shehab mengatakan, “Nasrallah mengakui bahwa Sami Hani Shehab, pemimpin Hizbullah yang ditangkap di Mesir, telah menyediakan dukungan logistik bagi orang Palestina. Dan ia tak membantah bahwa Sami masuk ke Mesir dan apa yang ia lakukan di Mesir tidak sah.”

Menteri itu mengutuk setiap tindakan sabotase yang berlangsung di dalam wilayah Mesir. Ia menambahkan, “Pemerintah Mesir tak membiarkan siapa pun merusak keamanannya.”

Sementara itu, beberapa harian Mesir, Ahad, juga bergabung dalam upaya pengutukan terhadap Nasrallah tersebut, dengan menurunkan tajuk bernada keras.

“Ia (Nasrallah) mesti ditangani dengan hukum Mesir dan hukum internasional. Ia pantas mendapatkan surat penangkapan internasional,” demikian antara lain isi tajuk yang disiarkan oleh surat kabar Al-Ahram.

“Mengapa Nasrallah mengakui bahwa tahanan Lebanon adalah anggota partainya dan terutama bekerja buat orang Palestina dari dalam wilayah Mesir, Rafah,” demikian pertanyaan dalam tajuk yang ditulis oleh Abdallah Kamal, Pemimpin Redaksi harian pro-pemerintah Rossa el-Youssef. Ia merujuk kepada pengakuan Nasrallah mengenai anasir Hizbullah di Mesir.

Ia juga menuduh Nasrallah berusaha membentuk “satu jaringan” di Mesir.

Pekan lalu, Jaksa Agung Mesir Abdel-Meguid Mahmoud mengatakan Mesir telah menangkap 49 orang karena diduga menjadi agen Hizbullah, dan menuduh dia “merencanakan operasi yang bermusuhan”.

Belakangan Nasrallah membantah dalam pidato melalui televisi adanya rencana untuk melancarkan serangan di dalam wilayah Mesir, dan pada saat yang sama mengakui bahwa Sami Hani Shehab, warganegara Lebanon di antara 49 orang yang ditangkap oleh Mesir, adalah anggota kelompok bersenjata gerakan Syiah tersebut.

Nasrallah berusaha membenarkan kehadiran Sami di Mesir dengan mengatakan misinya ialah untuk menyediakan bantuan bagi orang Palestina.

“Saudara kami Sami adalah anggota Hizbullah, kami tak membantah ini, ia memberi bantuan logistik bagi orang Palestina di perbatasan Palestina-Mesir, dan semua tuduhan lain dibantah,” kata Nasrallah.

Perdana Menteri Mesir Ahmed Nazif, Sabtu, mengatakan dalam reaksi atas pernyataan Nasrallah bahwa keamanan negaranya berada “dalam kondisi merah”.

Negara yang didominasi pemeluk Sunni itu dan kelompok Syiah, dukungan Iran, telah terlibat percekcokan sejak perang 22 hari di Jalur Gaza. Dalam peristiwa tersebut, Hizbullah menuduh Mesir “bersekongkol” dengan Israel dengan menutup tempat penyeberangan perbatasannya, Rafah, satu-satunya gerbang ke Jalur Gaza yang tak melalui negara Yahudi.

Read the rest of this entry

Egypt Launches Coodinated Campaign Against Hezbollah Chief

Standard

Cairo, April 13 – Egypt on Sunday launched a coordinated campaign, both in the legislation and on the official press, against Hezbollah chief Hassan Nasrallah, who tried to justify the presence of the movement’s elements in Egypt. “We want to tell Hezbollah, the source of terrorism for our country, that Egypt wouldn’t be a ground to test your plots. And Egypt wouldn’t be a ground either for Hezbollah or others to carry out their conspiracy,” said Chairman of the Shura Council (upper house) Safwat el-Sharif at a special session of the legislation on Sunday.

“And we won’t permit anyone to despise our sacred sovereignty and dignity,” Sharif added.

Moreover, Minister of State for Legal Affairs and Parliamentary Councils Mufid Shehab said, “Nasrallah admitted that Sami Hani Shehab, a leader of Hezbollah arrested in Egypt, had provided logistical support to the Palestinians. And he didn’t deny that Shehab’s entering Egypt and what he was doing in Egypt is illegal. ”

The minister condemned “any act of sabotage that took place inside or outside Egypt,” adding “the Egyptian government does not accept anyone to undermine its security.”

Meanwhile, the Egyptian newspapers also joined on Sunday the chorus of condemning Nasrallah with harsh editorials.

“He (Nasrallah) should be dealt with under the Egyptian law and international law. He deserves an international arrest warrant,” said an editorial carried by the official daily Al-Ahram.

“Why did Nasrallah admit that the Lebanese detainee belongs to his party and was particularly working for the Palestinians from the Egyptian side of Rafah?” asked an editorial by Abdallah Kamal, editor-in-chief of the pro-government Rosa el-Youssef daily, hinting at Nasrallah’s confession about Hezbollah elements in Egypt.

He also accused Nasrallah of trying to form a “sleeper cell” in Egypt.

Earlier on Wednesday, Egyptian Attorney General Abdel-Meguid Mahmoud said Egypt had arrested 49 men for allegedly being Hezbollah agents, accusing them of planning “hostile operations.”

Two days later, Nasrallah denied in a televised speech any plot for attacks inside Egypt, while admitting that Sami Hani Shehab, a Lebanese among those 49 arrested by Egypt, was a member of the Shiite armed group.

Nasrallah tried to justify the presence of Shehab in Egypt by saying that his mission was to provide assistance for the Palestinians.

“Our brother Sami, is a member of Hezbollah, we do not deny this, he was giving logistic help in equipment and elements to the Palestinian resistance at the Egyptian-Palestinian borders, and all other charges are denied,” Nasrallah said.

Egypt’s Prime Minister Ahmed Nazif said on Saturday in response to Nasrallah’s remarks that his country’s security is a “red line. ”

“The Egyptian national security is a red line that can not be bypassed and the security forces are fully capable of protecting the country,” Nazif said in a statement during a special inauguration ceremony at the Cairo Tower, a landmark in the city’s downtown.

The Sunni-dominated country and the Iran-backed Shiite group have been at odds since the 22-day Gaza war, in which the latter accused Egypt of collaborating with Israel by closing its Rafah border crossing, Gaza’s sole gateway that bypasses the Jewish state.

Read the rest of this entry

Hamas “Bomb Factory” Found in West Bank Mosque

Standard

RAMALLAH, West Bank, April 13, 2009 – Palestinian security officials said on Sunday that they had found a Hamas bomb-making factory underneath a mosque in the occupied West Bank.

“Security forces found a bomb-making factory inside a mosque in Qalqiliya,” an interior ministry statement said. “Many of the bombs were ready to use and many of them were of industrial grade.”

A senior security official told AFP that Fatah-led Palestinian security forces had detained “many” people for questioning after the discovery, saying: “This factory belongs to Hamas.”

The revelation was likely to increase tensions between the two main factions whose long-running feud exploded in June 2007 when the Islamist Hamas group booted out Fatah loyalists from Gaza after a week of deadly street battles.

The move left Fatah’s power base confined to the West Bank and since then the rivals have accused each other of persecuting their members.

Egypt has sought for months to mediate reconciliation talks with the aim of creating a unity government, but earlier this month it said was putting those efforts temporarily on hold.

Read the rest of this entry