Yudhoyono Harus Tegas Tata Soliditas Pemerintahan Mendatang

Standard

Jakarta, 13/4 – Wasekjen PKS Bidang Komunikasi Politik Fachri Hamzah berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memiliki ketetapan hati dan tegas dalam menata sistem politik dan pemerintahan yang akan datang secara lebih solid.

“Yudhoyono jangan lagi mengulangi kegagalannya bersama Jusuf Kalla dalam membangun kekompakan pemerintahan, baik di kabinet maupun DPR,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Senin.

PKS, ujar Fachri Hamzah , melihat adanya kesan takut pada diri Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini dengan berupaya mempertimbangkan kembali berkoalisi dengan Golkar serta mengulangi duet di pemilu 2004 bersama Kalla.

Padahal, Fachri menambahkan, hal tersebut justru akan mempersulit kemenangannya dalam pilpres 2009 serta membangun soliditas pasca kemenangan tersebut.

Lebih lanjut Fachri mengungkapkan keheranannya bahwa selama ini Yudhoyono sangat berminat membangun koalisi dengan partai-partai reformis yang lahir bersama Partai Demokrat.

Karena iru , jika Presiden masih ragu dalam mengambil sikapnya dan kembali terjebak pada bangunan koalisi yang rapuh, maka pemerintahan mendatang akan tetap didominasi banyak kepentingan.

“Dalam kondisi seperti itu, maka PKS berpikir akan sulit juga untuk kembali masuk dalam koalisi permanen pemerintahan Yudhoyono-Kalla lagi,” ujarnya.

Ditegaskannya pula bahwa apabila ada capres lainnya yang membawa haluan baru dan mampu memberikan harapan yang lebih baik dari pasangan Yudhoyono-Kalla dalam pilpres mendatang, maka sangat mungkin terjadi arus balik dukungan atas mereka.

“Ini harus dipikirkan. Sebab Yudhoyono bisa kalah kalau ada calon lain yang membawa haluan baru itu,” ujarnya.

Bagi-bagi kekuasaan
Sebelumnya, saat masih berkampanye, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengingatkan agar koalisi antarpartai politik yang terbentuk untuk mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden, hendaknya tidak hanya bertujuan untuk membagi-bagi kekuasaan.

“Koalisi jangan hanya bagi-bagi “kue” kekuasaan, atau untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi koalisi itu untuk memastikan bahwa suara rakyat bisa mendukung program presiden melalui kekuatan koalisi itu,” katanya.

Mengenai peluang koalisi PKS dengan Partai Demokrat, Hidayat mengatakan bahwa yang baru disepakati adalah sebatas pengerahan saksi-saksi pada Pemilu 9 April 2009 untuk mengamankan suara rakyat agar tidak terjadi manipulasi dan “pencurian” suara rakyat.

“Koalisi PKS dengan Partai Demokrat sesungguhnya masih terjadi karena kontrak politiknya sampai akhir masa jabatan Presiden Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla,” katanya.

(sumber ANTARA)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s