Tag Archives: gaza

Pemimpin Fatah-HAMAS Perpanjang Dialog di Kairo

Standard

Kota Gaza, 18/5 – Para pemimpin faksi yang bertikai, gerakan Fatah dan HAMAS, Ahad sepakat memperpanjang selama satu hari lagi dialog mereka mengenai berbagai masalah yang belum terselesaikan, terutama masalah keamanan dan pemerintahan, kata seorang pejabat senior Palestina.

Nabil Shaath, seorang pemimpin senior Fatah, mengatakan kepada wartawan dalam pernyataan yang disiarkan melalui internet oleh jaringan berita lokal yang berpusat di Jalur Gaza bahwa dialog bilateral antara Fatah dan HAMAS yang diselenggarakan di Kairo, Sabtu, disepakati diperpanjang sampai Senin.

“Disepakati untuk menuntaskan dialog pada Senin. Semua peserta dan pemimpin faksi lain akan kembali ke Kairo pada awal Juli guna membahas rancangan terakhir kesepakatan,” kata Shaath.

Ia menambahkan disepakati untuk mengaktifkan kembali komite yang berbeda dan berkaitan dengan keamanan, pemerintah, PLO, pemilihan umum dan perujukan guna menyelesaikan semua perbedaan pendapat. Ia mengkonfirmasi semua komite tersebut akan segera bertemu di Kairo.

Ahad pagi, perunding Fatah Azzam el-Ahmed mengutip Omar Suleiman, Kepala Dinas Intelijen Mesir, yang mengatakan, “Baik konferensi itu menerima atau tidak, kesepakatan perujukan harus ditandatangani pada Juli”.

Shaath mengatakan rancangan akhir kesepakatan akan dibahas dalam pertemuan menyeluruh yang direncanakan diselenggarakan pada Juli dan akan mencakup semua pemimpin faksi, termasuk gerakan Fatah dan HAMAS.

“Kesepakatan itu akan ditandatangani pada 7 Juli di Kairo,” kata Shaath.

Ditambahkannya, “Mesir akan mengirim pada 7 Juli satu komite pejabat keamanan Mesir dan Arab ke Jalur Gaza guna mengawasi penerapan kesepakatan tersebut”.

Ia menambahkan para pemimpin Fatah dan HAMAS direncanakan menyelenggarakan pertemuan terakhir di Kairo, Senin, “guna membahas masalah yang belum terselesaikan, dan komite gabungan itu yang diusulkan oleh Mesir akan bertugas melaksanakan kesepakatan tersebut”.

Mesir telah mengusulkan pembentukan satu komite faksi yang akan berada di bawah komando Presiden Palestina Mahmoud Abbas guna melakukan koordinasi antara kedua pemimpin, gerakan Fatah dan HAMAS di Tepi Barat Sungai Jordan.

“Pembicaraan Senin direncanakan dipusatkan pada pembentukan pasukan keamanan gabungan di Jalur Gaza guna memulihkan keamanan dan ketenangan di daerah kantung tersebut,” kata Shaath.

Read the rest of this entry

Fatah, HAMAS Leaders Extend Cairo Dialogue for Another Day

Standard

Gaza, May 18 – Leaders of rival Fatah and Hamas movements agreed on Sunday to extend their debates on outstanding issues, mainly security and government for another day, a senior Palestinian official said.

Nabil Shaath, a senior Fatah leader told reporters in statements published by local news websites based in Gaza that the bilateral dialogue between Fatah and Hamas held in Cairo on Saturday, was agreed to be extended until Monday.

“It was agreed to finalize the dialogue on Monday, where the conferees and chiefs of other factions will get back to Cairo on early July to discuss the final draft of the agreement,” said Shaath.

He added that it was agreed to reactivate the different committees related to security, government, PLO, elections and inter-reconciliation to finalize all the remaining differences. The committees will convene soon in Cairo, he confirmed.

Earlier on Sunday, Fatah negotiator Azzam el-Ahmed quoted Omer Suleiman, Egypt’s intelligence chief as saying that “whether the conferees accept or not, a reconciliation agreement must be signed in July.”

Shaath said that the final draft of the agreement will be discussed in a comprehensive meeting that will be held in July and will include the chiefs of all the factions, including Fatah and Hamas movements.

“The agreement will be signed on July 7 in Cairo,” said Shaath, adding that “Egypt would send on July 7 a committee of Egyptian and Arab security officers to the Gaza Strip to observe the implementation of the agreement.”

He added that Fatah and Hamas leaders will hold a last meeting in Cairo on Monday “to discuss the remained outstanding issues, and the joint committee proposed by Egypt to be in charge of implementing the agreement.”

Egypt has proposed to form a factional committee to be under the command of president Mahmoud Abbas to coordinate between the two leadership, Hamas government in Gaza and Fatah government in the West Bank.

“The talks on Monday will focus on forming a joint security force in the Gaza Strip to restore security and calm in the enclave,” said Shaath.

(source ANTARA/Xinhua-OANA)

Israel Serang Terowongan Gaza Setelah Penembakan Mortir

Standard

Yerusalem, 7/5 – Israel melancarkan serangan udara terhadap terowongan di Gaza selatan, Rabu, beberapa jam setelah mereka menyatakan bahwa gerilyawan Palestina menembakkan mortir ke arah negara Yahudi tersebut.

Angkatan udara Israel menyerang tiga terowongan penyelundup di daerah perbatasan Rafah dengan Mesir sebagai jawaban atas penembakan roket dan mortir yang terus berlangsung ke daerah Israel selatan dari Jalur Gaza, kata militer.

Sumber-sumber medis Palestina mengatakan, empat orang cedera ringan dalam serangan udara itu.

“Pagi ini lima bom mortir menghantam sebuah lapangan di daerah perkotaan Shaar Hanegev di Negev, Israel barat. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

Brigade Ezzedine al-Qassam, sayap bersenjata gerakan Islamis Hamas yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan, mereka menembakkan mortir ke arah pasukan Israel yang melancarkan serangan ke Jalur Gaza tengah.

Militer Israel menyatakan, lebih dari 200 roket dan mortir ditembakkan ke Israel selatan dari Gaza sejak mereka melancarkan ofensif pada Desember-Januari ke wilayah pesisir miskin itu.

Pasukan Israel membalas serangan itu dengan gempuran-gempuran udara, sebagian besar ditujukan pada terowongan yang kata Israel digunakan oleh Hamas untuk menyelundupkan senjata dari Mesir.

Pemimpin Hamas di pengasingan, Khaled Meshaal, dalam wawancara yang diterbitkan di New York Times pada Selasa, mengatakan, kelompoknya menahan serangan-serangan roket untuk sementara waktu.

“Tidak menembakkan roket saat ini merupakan bagian dari evaluasi gerakan (Hamas) yang melayani kepentingan Palestina,” katanya.

Pasukan Israel berulang kali membom daerah perbatasan Gaza dengan Mesir sejak mereka memulai ofensif pada 27 Desember, dalam upaya menghancurkan terowongan-terowongan penyelundup yang menghubungkan wilayah miskin Palestina itu dengan Mesir.

Angkatan udara Israel membom lebih dari 40 terowongan yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza yang diblokade dengan gurun Sinai di Mesir pada saat ofensif itu dimulai.

Terowongan-terowongan yang melintasi perbatasan itu digunakan untuk menyelundupkan barang dan senjata ke wilayah Jalur Gaza yang terputus dari dunia luar karena blokade Israel sejak Hamas menguasainya tahun lalu.
Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari dan sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel.

Kekerasan Israel-Hamas meletus lagi setelah gencatan senjata enam bulan yang ditengahi Mesir berakhir pada 19 Desember.

Israel membalas penembakan roket pejuang Palestina ke negara Yahudi tersebut dengan melancarkan gempuran udara besar-besaran sejak 27 Desember dan serangan darat ke Gaza dalam perang tidak sebanding yang mendapat kecaman dan kutukan dari berbagai penjuru dunia.

Jumlah korban tewas Palestina mencapai sedikitnya 1.300, termasuk lebih dari 400 anak, dan 5.300 orang cedera di Gaza sejak Israel meluncurkan ofensif terhadap Hamas pada 27 Desember.

Di pihak Israel, hanya tiga warga sipil dan 10 prajurit tewas dalam pertempuran dan serangan roket.

Pasukan Israel meninggalkan Jalur Gaza setelah daerah pesisir itu hancur akibat ofensif 22 hari. Mereka menyelesaikan penarikan pasukan dari wilayah yang dikuasai Hamas itu pada 21 Januari.

Read the rest of this entry

Israel in Air Raid on Gaza Tunnels after Mortar Fire

Standard

Jerusalem, May 7 – Israel launched air raids against smuggling tunnels in southern Gaza on Wednesday, hours after it said Palestinian militants fired mortar rounds at the Jewish state.

The air force targeted three smuggling tunnels in the Rafah border area with Egypt “in response to the continuous firing of rockets and mortar shells at Israeli southern communities from the Gaza Strip,” the military said.

Palestinian medical sources said four people were slightly wounded.

“Earlier this morning, five mortar shells hit a field in the Shaar Hanegev municipal council in the western Negev region of Israel. No casualties or damage were reported,” the military said in a statement.

Ezzedine al-Qassam Brigades, the armed wing of the Islamist Hamas movement which rules Gaza, said it fired mortar shells at Israeli troops carrying out an incursion in the central Gaza Strip.

The Israeli military says more than 200 rockets and mortar shells have been fired at southern Israel from Gaza since it carried out a devastating December-January offensive on the impoverished territory.

The armed forces have responded with a series of air strikes, mostly on tunnels which Israel says Hamas uses to smuggle in weapons from Egypt.

Exiled Hamas leader Khaled Meshaal, in an interview published in the New York Times on Tuesday, said his Islamist movement was holding its rocket fire for the time being.

“Not firing the rockets currently is part of an evaluation of the movement which serves the Palestinian interest,” he said.

Read the rest of this entry

First Rocket from Gaza in 11 Days Lands in Israel

Standard

Jerusalem, April 16 – A rocket was fired from the Gaza Strip towards Israel on Wednesday, the first in 11 days, without hurting anyone or causing damage, an army spokeswoman said.

The rocket landed on wasteland in the Eshkol region adjacent to the central section of the Gaza enclave, she said.

More than 200 rockets and mortar rounds have been fired towards Israel from the Hamas-controlled territory since mid-January when Israel ended its three-week assault targeted at the Islamist movement, according to the army.

The onslaught left more than 1,400 Palestinians dead and 5,000 wounded, Palestian medical services say.

In response to the rockets since the conflict, Israel has launched several air raids against armed factions, hidden arms stores and smuggling tunnels along the border between Gaza and Egypt.

Read the rest of this entry

Israel Will not Cooperate With UN Gaza Inquiry

Standard

Jerusalem, April 16 – Israel does not plan to cooperate with a U.N. agency’s investigation into alleged war crimes by Israeli troops and Hamas militants during fighting in Gaza, an Israeli government official said on Wednesday.

Israeli forces launched a 22-day offensive in the Hamas-ruled Gaza Strip in late December with the stated goal of stopping cross-border rockets fired by Palestinian militants.

According to a Palestinian rights group, 1,417 Palestinians, including 926 civilians, were killed in the fighting. Israel disputes those figures.

The United Nations Human Rights Council appointed former U.N. war crimes prosector Richard Goldstone this month to head the investigation into allegations of human rights violations by both sides during the Dec. 27 to Jan. 18 conflict.

The Israeli government official said a letter was sent to Goldstone, a South African judge, through the Israeli embassy in Geneva informing him and the council that Israel believed it was “impossible to cooperate with the committee” in its inquiry.

The official, speaking on condition of anonymity, said a resolution adopted by the Human Rights Council on Jan. 12 condemning Israel’s military offensive and calling for its cessation was not supported by most democratic countries.

Hamas has not voiced opposition to Goldstone’s inquiry but has yet to say whether it will cooperate. Human Rights Watch on Wednesday urged the United States and the European Union to pressure Israel and Hamas to go along with the investigation.

Goldstone’s four-member team is expected to travel to the region in a few weeks and will issue a report to the U.N. Human Rights Council in July, the investigator said this month.

Human rights groups have criticised Israel’s conduct during the Gaza offensive and called for an investigation into possible war crimes.

In addition to looking at Israel’s conduct, Goldstone has said his inquiry would assess possible Palestinian violations of human rights. Militants fired hundreds of rockets into southern Israel during the fighting.

Read the rest of this entry

Kapal Palestina Meledak di Lepas Pantai Gaza

Standard

Gaza, 14/4 – Sebuah kapal nelayan Palestina tak berawak yang membawa bom meledak di lepas pantai Jalur Gaza, Senin, dalam insiden yang tampaknya usaha serangan terhadap patroli angkatan laut Israel, kata pemimpin militer Israel.

Tidak ada yang terluka dalam ledakan itu, yang kata orang Palestina bisa didengar dalam jarak beberapa mil.

Beberapa nelayan di wilayah pesisir yang dikuasai Hamas itu mengatakan, kapal Israel melepaskan tembakan ke arah kapal Palestina yang sedang mendekat itu, yang menimbulkan ledakan besar.

Namun, militer Israel menyatakan, mereka tidak menembaki kapal nelayan itu, yang meledak sekitar 600 meter dari patroli angkatan laut Israel.

“Kami yakin ini usaha serangan,” kata pemimpin angkatan bersenjata Israel Letjen Gabi Ashkenazi.

Ia mengatakan, awak kapal angkatan laut Israel selamat tanpa cedera karena mereka mengikuti peraturan dan tidak mendekati kapal yang mencurigakan.

Belum ada kelompok Palestina yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu.

Meski Israel dan Hamas telah mengumumkan gencatan senjata secara terpisah pada Januari yang mengakhiri ofensif besar-besaran di Gaza, kekerasan masih berlangsung secara sporadis antara Israel dan Palestina.

Lebih dari 120 roket ditembakkan dari jalur pesisir Palestina itu sejak gencatan senjata diberlakukan pada 18 Januari setelah ofensif tiga pekan Israel.

Pasukan Israel biasanya membalas penembakan roket Palestina dengan serangan-serangan udara terhadap terowongan-terowongan penyelundup di perbatasan Gaza-Mesir.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari dan sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel.

Kekerasan Israel-Hamas meletus lagi setelah gencatan senjata enam bulan yang ditengahi Mesir berakhir pada 19 Desember.

Israel membalas penembakan roket pejuang Palestina ke negara Yahudi tersebut dengan melancarkan gempuran udara besar-besaran sejak 27 Desember dan serangan darat ke Gaza dalam perang tidak sebanding yang mendapat kecaman dan kutukan dari berbagai penjuru dunia.

Jumlah korban tewas Palestina mencapai sedikitnya 1.300, termasuk lebih dari 400 anak, dan 5.300 orang cedera di Gaza sejak Israel meluncurkan ofensif terhadap Hamas pada 27 Desember.

Di pihak Israel, hanya tiga warga sipil dan 10 prajurit tewas dalam pertempuran dan serangan roket.

Pasukan Israel meninggalkan Jalur Gaza setelah daerah pesisir itu hancur akibat ofensif 22 hari. Mereka menyelesaikan penarikan pasukan dari wilayah yang dikuasai Hamas itu pada 21 Januari.

Read the rest of this entry

Gaza Boat Explodes in Attack Attempt – Israel

Standard

Gaza, April 14 – An unmanned Palestinian fishing boat laden with explosives blew up off the coast of the Gaza Strip on Monday in an apparent attempt to attack an Israeli navy patrol, Israel’s military chief said.

No one was hurt in the explosion, which Palestinians said could be heard miles away. Local fishermen in the Hamas-controlled territory said the Israeli ship fired at the boat as it approached, causing the enormous blast.

The Israeli military said it had not shot at the vessel, which exploded some 600 metres (yards) from the naval patrol.

“We believe this was an attempted attack,” said Lieutenant-General Gabi Ashkenazi, head of Israel’s armed forces.

He said the navy crew was unharmed because it followed regulations and did not approach the suspicious boat. There was no Palestinian claim of responsibility.

Read the rest of this entry

Hamas to Try 11 Gaza Police Over Death in Custody

Standard

GAZA, March 1 – The Hamas-controlled Interior Ministry in the Gaza Strip said on Tuesday that 11 policemen would be tried for offences relating to the death in custody this month of a Palestinian it suspected of dealing in drugs.

The ministry said in a statement that Ismail Haniyeh, the Islamist movement’s prime minister in the Palestinian coastal enclave, had fired the 11 on Tuesday and ordered them to face courts martial over the death of 40-year-old Zayed Jaradat.

His family and human rights groups accused policemen working for Hamas of torturing him, leading to his death a day after his arrest on March 15 in Rafah, a town that supports much of Gaza’s trade through a warren of tunnels under the border with Egypt.

Hamas, winner of a parliamentary election in 2006, routed forces loyal to Western-backed President Mahmoud Abbas in 2007 to seize control of the Gaza Strip. The territory of 1.5 million people is blockaded by Israel, with Egyptian cooperation.

Read the rest of this entry

Mesir Hancurkan Enam Terowongan di Jalur Gaza

Standard

Kairo, 1/4 – Pemerintah Mesir telah menghancurkan enam terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan bahan bakar dan makanan ke Jalur Gaza, kantor berita resmi Mesir, MENA, melaporkan, Selasa.

Semua terowongan di sepanjang perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza, yang diperintah-HAMAS itu, juga menjadi tempat untuk menyelundupkan pipa, mainan, suku cadang mobil dan juga pakaian serta produk lain yang ditujukan untuk Palestina.

MENA tidak mengatakan kapan semua terowongan itu dihancurkan.

Mesir telah menempatkan kamera pengawas di sepanjang perbatasannya dengan Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya untuk mengekang penyelundupan senjata ke wilayah Palestina, seorang pejabat Mesir mengatakan pada akhir Januari.

Ia mengatakan operasi itu adalah tahap pertama dari kerja sistem keamanan teknologi-tinggi yang ditempatkan dengan bantuan AS, untuk mendorong gencatan senjata yang diumumkan Israel dan HAMAS pada 18 Januari guna mengakhiri perang 22 hari negara Yahudi itu di Jalur Gaza.

Masyarakat Palestina telah menggunakan terowongan itu itu untuk mengirim pasokan makanan dan kebutuhan lain ke Jalur Gaza, yang telah menghadapi cengkeraman blokade Israel sejak Juni 2007.

Israel menyatakan terowongan tersebut juga digunakan oleh penguasa Islam HAMAS untuk menyelundupkan senjata, termasuk roket ke Jalur Gaza untuk digunakan melawan negara Yahudi itu.

Jet-jet Israel telah membom terowongan-terowongan itu pada waktu perang tersebut, yang dilancarkan “untuk menghentikan serangah roket dari Jalur Gaza”, dan melakukan beberapa pemboman terhadap terowongan itu sejak gencatan senjata 18 Januari.

MENA juga melaporkan bahwa para pejabat keamanan telah menyita truk pick-up yang mengangkut ternak dan generator listrik ke Jalur Gaza melalui gurun Sinai Mesir, tanpa memberikan tanggal.

Pada Ahad, kepala dinas keamanan dalam negeri Israel Yuval Diskin memuji upaya Mesir untuk memerangi operasi penyelundupan itu.

Read the rest of this entry

Hamas Akan Adili 11 Polisi Gaza Karena Kematian dalam Tahanan

Standard

Gaza, 1/4 – Kementerian dalam negeri di Jalur Gaza yang dikuasai-Hamas mengatakan, Selasa, bahwa 11 polisi akan diadili karena pelanggaran yang berkaitan dengan kematian dalam tahanan bulan ini seorang Palestina yang diduga berdagang obat bius.

Kementerian itu mengatakan dalam satu pernyataan bahwa Ismail Haniyeh, perdana menteri gerakan Islam di kantung pantai Palestina, memecat ke 11 orang tersebut Selasa dan memerintahkan mereka untuk menghadap pengadilan perang karena kematian Zayed Jaradat yang berusia 40 tahun.

Keluarganya dan kelompok hak asasi manusia menuduh sejumlah polisi yang bekerja untuk Hamas telah menyiksanya, yang menyebabkan kematiannya satu hari setelah penangkapanya pada 15 Maret di Rafah, kota yang mendukung banyak dari perdagangan Gaza melalui lubang-lubang terowongan di bawah perbatasan dengan Mesir.

Hamas, pemenang pemilihan parlemen pada 2006, mengalahkan pasukan yang setia pada Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Barat pada 2007 untuk merebut kekuasaan di Jalur Gaza. Wilayah 1,5 juta orang itu telah diblokade oleh Israel, dengan kerjasama Mesir.

Read the rest of this entry

Hamas and Israel Resume Prisoner Exchange Talks

Standard

CAIRO, March 27, 2009 – An Egyptian mediator was in Israel for talks on exchanging a captured Israeli soldier in Gaza with Palestinian prisoners, an official close to the negotiations told AFP on Thursday.

An assistant to Egyptian intelligence chief Omar Suleiman met the head of Israel’s internal security chief Yuval Diskin on Tuesday evening, the source said.

Suleiman has been mediating negotiations between Hamas and Israel to exchange Israeli soldier Gilad Shalit for hundreds of Palestinian prisoners in Israeli jails.

Hamas, which has ruled the Gaza Strip since June 2007, has held Shalit following his capture in a cross-border raid from Gaza more than two years ago.

State news agency MENA quoted an Egyptian official as saying that “Egypt’s efforts for a prisoner exchange continue and have intensified in the past days.”

Ali Barakeh, a Hamas official based in Syria, confirmed that the Egyptian official held the meeting in Israel.

“We hope that the Zionist party will response favourably to the resistance’s demands,” he was quoted as saying on Hamas’s website.

A Palestinian official in the Israeli-occupied West Bank city of Ramallah told AFP that “important progress” has been made in the latest talks.

Negotiations held in Cairo in mid-March aimed at securing the prisoner exchange had foundered, with Hamas and Israel blaming each other for the failure.

The Islamist movement is demanding the release of 450 prisoners who are serving long sentences in Israeli jails and who were implicated in attacks against Israelis.

The negotiations were stalled over a number of prisoners which Hamas wanted released, including several who had masterminded suicide bombings that killed dozens of Israelis.

Israel has also demanded that some prisoners who were detained in the West Bank be exiled to Gaza or to other countries, a condition Hamas says is unacceptable.

Israel, which fought a devastating 22-day war with Hamas in Gaza over the new year, has conditioned a lasting ceasefire and an end to its blockade of Gaza on the release of Shalit.

Read the rest of this entry

Hamas Akan Naikkan Tuntutan Bagi Pembebasan Prajurit Israel

Standard

Kota Gaza, 19/3 – Sayap bersenjata Hamas hari Rabu menyalahkan Israel atas kegagalan perundingan mengenai pertukaran tahanan dan memperingatkan bahwa mereka mungkin akan menaikkan tuntutan bagi pembebasan seorang prajurit yang ditangkap hampir tiga tahun lalu.

“Kami menganggap pemerintah musuh bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan mencapai sebuah perjanjian,” kata Ezzedine Al-Qassam dalam sebuah pernyataan.

“Jika kami harus mengubah sikap kami, maka itu berarti kami akan menaikkan tuntutan kami dan bukan sebaliknya,” kata cabang bersenjata Hamas itu.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan bahwa negara Yahudi tersebut tidak akan menyetujui persyaratan yang ditetapkan Hamas bagi pertukaran tahanan, dengan mengatakan bahwa kelompok Islamis itu memperkeras sikap mereka dan mengajukan tuntutan-tuntutan ekstrim pada hari-hari terakhir negosiasi yang ditengahi Mesir.

“Atas nama negara Israel dan pemerintahnya, saya menyatakan bahwa ada garis-garis merah yang tidak bisa kami langgar. Kami tidak akan tunduk pada tuntutan-tuntutan sebuah kelompok teroris,” kata Olmert, Selasa.

Dua masalah utama tampaknya menghalangi tercapainya perjanjian itu — jumlah orang Palestina yang akan dibebaskan Israel untuk ditukar dengan prajurit Gilad Shalit yang ditangkap oleh pejuang Gaza pada Juni 2006, dan berapa orang dari mereka yang akan diizinkan kembali ke rumah mereka di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Israel menyatakan, mereka telah setuju membebaskan 320 dari 450 tahanan Palestina yang dituntut pembebasannya oleh Hamas, termasuk beberapa orang yang bertanggung jawab atas serangan-serangan yang menewaskan orang Israel, suatu tuntutan yang biasanya ditolak oleh Israel.

Mesir berusaha menengahi upaya-upaya untuk mencapai sebuah perjanjian antara Israel dan Hamas, kelompok pejuang garis keras Palestina yang disebut sebagai teroris oleh negara Yahudi tersebut, AS dan sejumlah negara Eropa.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari dan sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel.

Kekerasan Israel-Hamas meletus lagi setelah gencatan senjata enam bulan berakhir pada 19 Desember.

Israel membalas penembakan roket pejuang Palestina ke negara Yahudi tersebut dengan melancarkan gempuran udara besar-besaran sejak 27 Desember dan serangan darat ke Gaza dalam perang tidak sebanding yang mendapat kecaman dan kutukan dari berbagai penjuru dunia.

Jumlah korban tewas Palestina mencapai sedikitnya 1.300, termasuk lebih dari 400 anak, dan 5.300 orang cedera di Gaza sejak Israel meluncurkan ofensif terhadap Hamas pada 27 Desember.

Di pihak Israel, hanya tiga warga sipil dan 10 prajurit tewas dalam pertempuran dan serangan roket.

Pasukan Israel meninggalkan Jalur Gaza setelah daerah pesisir itu hancur akibat ofensif 22 hari. Mereka menyelesaikan penarikan pasukan dari wilayah yang dikuasai Hamas itu pada 21 Januari.

Read the rest of this entry

Hamas Konfirmasi Kesepakatan Soal Pembentukan Pemerintah Persatuan

Standard

Kota Gaza, 19/3 – Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) Fawzi Barhoum, Rabu malam, mengkonfirmasi bahwa semua faksi Palestina telah mencapai kesepakatan pembentukan pemerintah persatuan peralihan di ibukota Mesir, Kairo.

Barhoum, yang saat ini berada di Kairo, mengatakan dalam satu pernyataan yang dikirim kepada wartawan bahwa utusan Palestina yang menghadiri pertemuan di Kairo telah menyepakati pembentukan pemerintah peralihan yang mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelum akhir tahun.

Rabu pagi, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Mesir, MENA, Sekretaris Jenderal Front Pembebasan Palestina (PLF) Wasel Abu-Youssef mengatakan komite pemandu dan penyelia yang lebih tinggi sepakat bahwa pemerintah mendatang “akan menjadi pemerintah persatuan nasional sementara”.

Misi pemerintah yang diusulkan itu akan berakhir dengan penyelenggaraan pemilihan anggota dewan legislatif Palestina sebelum 25 Januari 2010, kata Abu-Youssef.

Pemimpin dari 13 faksi Palestina telah menyelenggarakan dialog intensif mengenai berbagai masalah kontroversial yang berkaitan dengan pembentukan pemerintah, keamanan, pemilihan umum, perujukan dan pembentukan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

“Kami pada dasarnya menyepakati pembentukan pemerintah mendatang. Kesepakatannya ialah membentuk pemerintah persatuan peralihan sementara dan mengerjakan persiapan bagi pemilihan umum mendatang,” kata Barhoum.

Namun, ia mengatakan peserta pertemuan di Kairo “masih memperdebatkan landasan politik pemerintah ini dan susunan menterinya”. Perdebatan tersebut masih terpusat pada apakah HAMAS menghormati atau mematuhi semua komitmen PLO.

Barhoum menjelaskan bahwa komite pengendali tertinggi dialog tersebut melanjutkan perdebatan dan pembahasannya di Kairo “dengan sungguh-sungguh dan keprihatinan mengenai semua masalah disampaikan oleh kelima komite dialog”.

“Komite tertinggi telah membatasi semua masalah yang disepakati peserta pertemuan dan topik yang mereka sepakati, terutama masalah keamanan, pembentukan pemerintah dan pemilihan umum,” kata Barhoum.

Read the rest of this entry

Hamas Warns It May Hike Price for Israeli Soldier

Standard

Gaza City, March 19 – The armed branch of Hamas blamed Israel on Wednesday for the collapse of prisoner swap talks and warned it could hike its demands in return for freeing a soldier captured almost three years ago.

“We put the entire responsibility for blocking a deal on the enemy government,” Ezzedine Al-Qassam said in a statement.

“If we have to change our position, it will be to increase our demands and not the other way around,” it said.
The statement came a day after Israel’s outgoing Prime Minister Ehud Olmert said the Jewish state would not accept terms Hamas set for a prisoner swap, saying the Islamists had hardened their stance and made extreme demands in the last days of the Egyptian-brokered negotiations.

“We have been generous in our conditions and we will not free other prisoners than those we agreed to release,” Olmert said on Tuesday.

“In the name of the state of Israel and its government, I declare that there are red lines that we will not cross. We will not cave in to the demands of a terrorist group.”

Two main disputes apparently sank the deal — the number of Palestinians Israel would free in return for its soldier Gilad Shalit, seized by Gaza militants in June 2006, and how many of them would be allowed to return to their homes in the occupied West Bank.

Israel said it agreed to release 320 of 450 Palestinians Hamas wants freed including some responsible for attacks that killed Israelis, something that Israel normally refuses to do.

Egypt has been brokering efforts to reach a deal between Israel and Hamas, which the Jewish state, along with the West, boycotts as a terrorist group.

Read the rest of this entry

Hamas Confirms Agreement on Forming Interim Unity Government Reached in Cairo

Standard

Gaza, March 19 – Islamic Hamas movement’s spokesman Fawzi Barhoum confirmed Wednesday evening that the Palestinian factions have reached in Cairo an agreement on forming a transitional unity government.

Barhoum, who is currently in Cairo, said in a statement sent to reporters that Palestinian conferees in Cairo have agreed on forming a transitional accordance government that prepares for holding elections before the end of the year.

Earlier in the day, Egypt’s official MENA news agency quoted Wasel Abu-Youssef, the Secretary General of the Palestine Liberation Front (PLF), as saying that the higher supervision and guidance committee agreed that the would-be government “be a transitional national unity one.”

The mission of the proposed government will end with the holding of Palestinian legislative elections before Jan. 25, 2010, said Abu-Youssef.

Leaders of 13 Palestinian factions have been holding intensive dialogue on controversial issues related to forming a government, security, elections, reconciliation and reforming the Palestine Liberation Organization (PLO).

“We agreed in the nature of the upcoming government. The deal is to form a temporary transitional accordance unity government and work on preparing for the upcoming elections,” said Barhoum.

However, he said the conferees in Cairo “are still debating the political platform of this government and its ministerial structure.” The debates are still focus on whether Hamas respects or abide by the PLO commitments.

Barhoum clarified that the highest steering committee of the dialogue continued its sessions and debates in Cairo “with seriousness and concerns on all issues were conveyed by the five committees of the dialogue.”

“The highest committee has limited the points the conferees agreed upon and the points they disagreed upon, mainly the security issues, the forming of the government and the elections,” said Barhoum.

Read the rest of this entry

Kelompok Palestina Sepakat Pemilihan 25 Januari 2010

Standard

Kairo, 16/3 – Kelompok-kelompok Palestina yang bersaing sepakat, Ahad, untuk mengadakan pemilihan presiden dan anggota dewan legislatif pada Januari 2010 tapi masih menemui jalan buntu mengenai masalah penting pembentukan pemerintah persatuan yang akan mempersiapkan pemilihan itu.

Beberapa diplomat dan pengamat menganggap keberhasilan pembicaraan yang disponsori Mesir tersebut sebagai penting untuk mempersatukan kembali Palestina setelah 21 bulan keretakan antara Jalur Gaza, yang diperintah-HAMAS dan Tepi Barat Sungai Jordan, tempat kelompok Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas memegang kekuasaan.

Fatah dan HAMAS, dua kelompok terbesar Palestina, berbeda secara mendasar mengenai bagaimana menghadapi Israel. HAMAS meyakini perjuangan bersenjata meskipun mau mempertimbangkan gencatan senjata, sementara Abbas mendukung perundingan dengan negara Yahudi itu.

Kelompok itu sepakat untuk mengadakan pemilihan presiden dan anggota dewan legislatif pada 25 Januari 2010, kata Wasil Abou Youssef, Sesjen Front Pembebasan Palestina, kepada Kantor Berita Timur Tengah milik pemerintah Mesir, MENA.

Namun para peserta lain pertempuan mengatakan perbedaan masih ada antara Fatah dan HAMAS mengenai apakah kabinet persatuan yang akan muncul dari pembicaraan akan tersusun dari para teknokrat non-partisan, seperti diminta oleh negara-negara Barat dan Mesir.

“Ini kemacetan mengenai masalah pemerintah,” kata Walid al-Awad dari Partai Rakyat, yang komunis.

Kelompok itu telah sepakat pada 26 Febuari untuk membentuk lima komisi untuk juga mengatasi masalah seperti komposisi badan keamanan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Namun kelompok itu belum sepakat mengenai undang-undang pemilihan umum dan apakah pemilihan umum itu akan berdasar pada perwakilan proporsional atau jumlah pemilih, kata Awad dan Abou Youssef.

Awad mengatakan dua komisi yang membicarakan rekonsiliasi nasional dan pembaruan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah menyimpulkan tugas mereka Sabtu.

PLO, yang didominasi oleh Abbas dan kelompok yang setia kepadanya, telah mewakili Palestina sejak 1964, tapi gerakan Islam yang dibentuk lebih belakangan seperti HAMAS dan Jihad Islam tidak pernah menjadi bagian dari organisasi itu meskipun perjanjian 2005 akan membawa mereka ke dalam naungannya.

Di Jalur Gaza, pejabat HAMAS Taher an-Nono mengatakan, “Ada kemajuan dalam beberapa masalah, semalam. Ada optimisme, optimisme hati-hati”.

Barat menghindari pemerintah persatuan sebelumnya yang dipimpin oleh HAMAS setelah kelompok itu menang dalam pemilihan anggota parleman 2006.

PM Palestina Salam Fayyad mengatakan bulan ini, ia ingin mundur pada akhir Maret untuk meratakan jalan bagi pembentukan kabinet persatuan. Abbas, yang menunjuk Fayyad setelah HAMAS mengalahkan Fatah di Jalur Gaza Juni 2007, telah memintanya untuk tetap menjabat hingga hasil muncul dari pembicaraan di Kairo.

Pemerintah baru itu juga diperkirakan akan memimpin upaya untuk membangun kembali Jalur Gaza setelah serangan militer tiga pekan Israel, yang berakhir Januari.

Awad mengatakan kelompoknya telah mengajukan usul agar perdana menteri dan enam jabatan kabinet — urusan luar negeri, dalam negeri, rekonstruksi, pendidikan, informasi dan keuangan — dipegang oleh menteri independen. Kursi yang tersisa mesti diputuskan dengan basis politiknya, ia menambahkan.

Read the rest of this entry

Ahli Hukum Upayakan Penyelidikan Kejahatan Perang Israel-Jalur Gaza

Standard

London, 16/3 – Sekelompok penyelidik dan hakim terkemuka, Senin, menyerukan dilakukannya penyelidikan “segera, independen dan tak memihak” mengenai dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama konflik Israel di Jalur Gaza awal tahun ini.

Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, ke-16 penanda tangan –termasuk Richard Goldstone, mantan jaksa agung bagi Yugoslavia dan Rwanda– serta peraih Nobel Archbishop, mengatakan kedua pihak dalam konflik tersebut harus menjawab dugaan dan perlu dianggap bertanggung jawab.

“Dugaan mengenai pelanggaran hukum serius telah muncul selama konflik paling akhir di Jalur Gaza, yang berkaitan dengan tindakan oleh militer Israel dan oleh kelompok Palestina bersenjata,” demikian antara lain isi surat itu di London, Minggu.

“Tanpa menetapkan catatan langsung dengan cara yang tak memihak dan dapat dipercaya, akan sulit bagi masyarakat internasional yang telah memikul biaya sangat besar akibat aksi kekerasan untuk keluar dari dampak mengerikan konflik tersebut,” katanya.

“Penyelidikan segera yang independen dan tak memihak akan memberi caratan terbuka mengenai pelanggaran nyata hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan dan memberi saran mengenai bagaiaman mereka yang bertanggung jawab atas aksi kejahatan mesti dimintai pertanggung-jawaban.”

Israel melancarkan serangan tiga pekan ke Jalur Gaza mulai 27 Desember, dan menyatakan serangan darat, laut dan udaranya “ditujukan untuk mengakhiri serangan roket lintas perbatasan kedalam wilayah Israel selatan oleh kelompok garis keras, termasuk HAMAS”.

Sebagai jawaban atas temuan itu, juru bicara militer Israel mengatakan militer Yahudi telah “melakukan setiap upaya guna memperkecil risiko terhadap warga sipil”. Tiga belas orang Israel tewas selama pertempuran tersebut, termasuk 3 orang yang terkena roket yang ditembakkan ke dalam wilayah Israel.

Dalam surat mereka, Goldstone dan yang lain mengatakan mereka “sangat terkejut” dengan kejadian di Jalur Gaza dan menyatakan penyelidikan independen diperlukan bagi dipatuhinya hukum yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa mengenai konflik.

“Dunia harus menuntut dengan tegas dihormatinya semua standar ini dan menyelidiki serta mengutuk pelanggaran atas hukum tersebut,” demikian isi surat itu, yang dibagikan oleh kelompok hak azasi manusia Amnesty International.

Komisi penyelidikan, katanya, mesti dibentuk oleh PBB, tapi tidak terbatas pada penyelidikan serangan terhadap instalasi PBB dan memiliki keahlian “terbesar yang mungkin diperlukan”.

Read the rest of this entry

Justice Experts Seek Israel-Gaza War Crimes Inquiry

Standard

London, March 16 – A group of leading judges and investigators called on Monday for a “prompt, independent and impartial” investigation into allegations of war crimes committed during Israel’s conflict in Gaza earlier this year.

In a letter to the secretary general of the United Nations, the 16 signatories, including Richard Goldstone, a former chief prosecutor for Yugoslavia and Rwanda, and Nobel laureate Archbishop Desmond Tutu, said both sides in the conflict had allegations to answer for and needed to be held to account.

“Allegations of serious violations of the laws of war have emerged throughout the latest Gaza conflict, relating to conduct and actions by both the Israeli military and by the Palestinian armed groups,” the letter says.

“Without setting the record straight in a credible and impartial manner, it will be difficult for those communities that have borne the heavy cost of violence to move beyond the terrible aftermath of conflict.

“A prompt, independent and impartial investigation would provide a public record of gross violations of international humanitarian law committed and provide recommendations on how those responsible for crimes should be held to account.”

Israel launched a three-week offensive in Gaza on Dec. 27, 2008, saying the land, sea and aerial attack was designed to put a stop to the firing of rockets across the border into southern Israel by guerrilla groups, including Hamas.

A Palestinian human rights group said last week its own investigation had shown that 1,434 Gazans were killed during the conflict, including 960 civilians, 239 police officers and 235 fighters. Among the civilians were 288 children and 121 women.

In response to those findings, an Israeli military spokesman said the army had “made every effort to minimise harm to the civilian population”. Thirteen Israelis were killed during the war, including 3 hit by rockets fired into Israel.

In their letter, Goldstone and others said they were “shocked to the core” by the events in Gaza and said an independent investigation was needed to adhere to the laws enshrined in the Geneva Conventions on conflict.

“The world must vigilantly demand respect for these standards and investigate and condemn their violations,” said the letter, distributed by rights group Amnesty International.

It said the commission of enquiry should be established by the United Nations, but not be limited to investigating attacks on U.N. facilities and have the “greatest possible” expertise.

Read the rest of this entry